Delis Minta CSR Perusahaan Fokus Entaskan Kemiskinan

PUSARAN – Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkarson Hehi meminta perusahaan mengarahkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan membangun kemandirian masyarakat.

Delis menegaskan program CSR perusahaan tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan sesaat.

Dia ingin perusahaan menjalankan program yang mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat Morut.

Baca juga: Karhutla Sulteng Melonjak, 4.147 Hektare Terbakar

“Jangan sekadar kita membagikan uang tunai sementara masyarakat tetap berada dalam kemiskinan. Ketika perusahaan selesai, masyarakat kembali pada kehidupan awal yang sulit. Tentunya, hal ini tidak kita inginkan,” tegas Delis.

Pernyataan itu disampaikan Delis saat mengukuhkan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Morowali Utara, di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (1/9/2026),

Delis meminta perusahaan mengubah pola pelaksanaan TJSLP dari bantuan jangka pendek menjadi program pemberdayaan masyarakat.

Baca juga: PT GNI Ungkap Alasan Penyesuaian 1.900 Karyawan

Menurut dia, program CSR harus mampu membantu masyarakat keluar dari persoalan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Untuk tahap awal, Pemkab Morut menetapkan pengentasan kemiskinan serta lingkungan dan kebersihan sebagai dua fokus utama Forum TJSLP.

Delis juga ingin program perusahaan berjalan searah dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah.

Baca juga: Warda Ingatkan Kader Golkar Morut di DPRD dan Desa Tak Lupa Warga

Dia meminta pemerintah dan dunia usaha membangun koordinasi agar program yang berjalan di masyarakat tidak tumpang tindih.

“Melalui forum ini, program-program pengembangan masyarakat yang dijalankan perusahaan dalam rangka tanggung jawab sosial dan lingkungan akan disinkronkan dengan program prioritas pemerintah daerah,” kata Delis.

73 Perusahaan Masuk Forum TJSLP Morut

Pemkab Morut membentuk Forum Pelaksana TJSLP untuk memperkuat kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pembentukan forum tersebut menjadi tindak lanjut Keputusan Bupati Morut Nomor 188.45/KEP-B.MU/0152/VI/2026 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Morut.

Sebanyak 73 perusahaan tercantum dalam daftar undangan pelantikan dan rapat awal Forum Pelaksana TJSLP Tahun 2026.

Baca juga: Warda Mamala Dorong Kader Perempuan Golkar Aktif Berpolitik

Data tersebut tercantum dalam surat Bupati Morut Nomor 400.14.5.3/140/BAPPELITBANGDA/VIII/2026 tanggal 28 Agustus 2026.

Perusahaan yang terlibat berasal dari berbagai sektor, antara lain pertambangan, perkebunan, energi, konstruksi, dan sektor usaha lainnya.

Selain perusahaan, forum juga melibatkan 15 perangkat daerah serta unsur Sekretariat Bersama Forum TJSLP.

Ratnawati Iriani Pimpin Forum TJSLP

Pemkab Morut mempercayakan Humas Eksternal PT Central Omega Resources (COR) Tbk. Group Ratnawati Iriani sebagai Ketua Forum Pelaksana TJSLP Kabupaten Morut.

Posisi Wakil Ketua dijabat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morut, Krispen Hebret Masu.

Sementara itu, Kepala Bapperlitbangda Kabupaten Morut Gerson Tandi menjabat sebagai Sekretaris.

Baca juga: PT COR Group Peduli Warga Terisolir Pasca Bencana Bungku Utara

Ratnawati menanggapi positif atas pembentukan Forum Pelaksana TJSLP Morut.

“Intinya perusahaan yang berinvestasi di daerah ini membantu Pemda dalam pembangunan akibat imbas efesiensi dana dari pusat, sehingga CSR yang ada di desa dapat disinkronisasi dengan program Pemda dan tepat sasaran,” kata Ratnawati usai kegiatan tersebut.

Atas pembentukan tersebut, Delis berharap kepengurusan tersebut mampu membangun kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah dan perusahaan.

Baca juga: Belum Genap Setahun, Sport United Poboya Junior Langsung Jadi Juara Nasional

Dia juga akan melibatkan pemerintah desa, BPD, kepala desa, dan sekretaris desa dalam penyelarasan program perusahaan.

Langkah itu bertujuan memastikan program TJSLP sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

CSR Morut Didorong Berbasis Data dan Dampak

Narasumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Hijrah, ST, juga mendorong perubahan pola pelaksanaan TJSLP.

Dalam kegiatan tersebut, Hijrah menyampaikan materi bertema “Peran dan Kontribusi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Mendukung Pelaksanaan TJSLP serta Sinergi Program Pembangunan Daerah.”

Hijrah mengatakan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak cukup hanya menghasilkan investasi dan produksi komoditas.

Baca juga: Golkar Morut Bidik Kursi Bupati 2030

Sektor ESDM juga harus memberikan manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

“Kontribusi sektor ESDM tidak berhenti pada produksi komoditas atau energi, tetapi perlu menghasilkan nilai tambah sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan bagi daerah,” ujarnya.

Hijrah mendorong perusahaan mengubah pola charity menjadi pemberdayaan masyarakat.

Baca juga: Komunitas TAMEME Tembus Dusun Terpencil Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Sigi

Dia juga meminta perusahaan menyusun program berdasarkan data dan mengukur setiap tahapan, mulai dari input, output, outcome, hingga impact.

Hijrah menyampaikan enam strategi penguatan TJSLP, yakni Alignment, Integration, Collaboration, Empowerment, Measurement, dan Sustainability.

Dia juga mendorong perusahaan menentukan sasaran program berdasarkan kebutuhan dan dampak bagi masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan batas administratif.

“Dari kontribusi menjadi kolaborasi. Dari program menjadi dampak,” sebut Hijrah.

Delis Ajak Perusahaan Perluas Jaminan Sosial

Selain pengentasan kemiskinan dan lingkungan, Delis meminta perusahaan ikut memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan.

Saat ini, sekitar 35.000 pekerja rentan di Morut telah mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Delis berharap dunia usaha dapat memperkuat cakupan perlindungan tersebut melalui program TJSLP.

Baca juga: Camat dan Lurah Siap Wujudkan Kota Palu Ramah Penyandang Disabilitas

Dia mengatakan kolaborasi dengan perusahaan semakin penting karena kemampuan fiskal daerah terbatas.

Tidak semua program pembangunan dapat pemerintah daerah biayai melalui APBD.

“Kami telah menyerahkan RKPD, termasuk kegiatan pemerintah daerah yang tidak dibiayai oleh APBD. Melalui forum inilah peran serta Bapak dan Ibu sekalian dapat diwujudkan dalam pembangunan Kabupaten Morut,” jelasnya.

Baca juga: Mastam Mustaring Soroti Peran Koperasi, Dampak Investasi, hingga Kondisi Keuangan Daerah yang Sedang Sulit

Pemkab Morut berharap Forum TJSLP mampu mengarahkan program CSR perusahaan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Program tersebut diharapkan membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kemandirian masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

Kegiatan pengukuhan dan rapat awal Forum TJSLP turut dihadiri sejumlah pejabat pejabat serta perwakilan perusahaan terkait. (ham)