Politik

Warda Ingatkan Kader Golkar Morut di DPRD dan Desa Tak Lupa Warga

Ketua DPD II Partai Golkar Morowali Utara Warda Dg. Mamala didampingi Sekretaris DPD II Partai Golkar Morut Yaristan Palesa dan Bendahara Fany Mustika Tampake saat memberikan keterangan pers usai membuka Muscam III Partai Golkar Kecamatan Petasia dan Petasia Barat di Kota Kolonodale, Jumat (7/8/2026). Ketiganya adalah anggota DPRD Morowali Utara Periode 2024-2029. (Foto: Ist)

PUSARAN – Ketua DPD II Partai Golkar Morowali Utara (Morut), Warda Dg Mamala, mengingatkan kader Partai Golkar yang duduk di kursi DPRD Morut agar tetap dekat dengan masyarakat setelah memperoleh jabatan.

Dia meminta wakil rakyat tidak menempatkan diri sebagai pejabat yang harus dijauhi warga. Pesan yang sama juga ia tujukan kepada kader Golkar yang berhasil terpilih jadi Kepala Desa di Morut.

Pesan itu disampaikan Warda Mamala saat membuka Musyawarah Kecamatan (Muscam) III Partai Golkar Kecamatan Petasia dan Petasia Barat di Kota Kolonodale, Jumat (7/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Warda menyapa anggota DPRD, pengurus, serta kader Partai Golkar dari sejumlah wilayah, termasuk Petasia Barat.

Dia menegaskan anggota DPRD memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan melalui pemilu.

“Menjadi wakil rakyat, berarti harus siap menerima keluhan masyarakat setiap hari. Itulah konsekuensinya,” ujar Warda.

Partai Golkar saat ini memiliki kekuatan tujuh kursi di DPRD Morut untuk periode 2024-2029.

Tujuh kursi tersebut tersebar di tiga daerah pemilihan (Dapil) di Morowali Utara.

Di Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Petasia, Petasia Timur, dan Petasia Barat, Partai Golkar menempatkan Warda Dg. Mamala, Fanny Mistika Tampake, dan Yaristan Palesa.

Kemudian di Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Bungku Utara, Mamosalato, dan Soyo Jaya, Golkar memiliki Ahmad Dg. Mamala dan Helen.

Sementara itu, Dapil 3 yang mencakup Kecamatan Lembo, Lembo Raya, Mori Atas, dan Mori Utara, diisi Mukhlis Dg. Mamala dan Edwin Purnawan Tampake.

Dengan tujuh kursi tersebut, Warda meminta seluruh anggota DPRD Golkar menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat kerja politik di lapangan.

Masalah Jalan hingga Saluran Air Harus Diperjuangkan

Warda mengingatkan anggota DPRD agar tidak berhenti bekerja setelah memperoleh jabatan.

Menurutnya, anggota DPRD merupakan pesuruh rakyat yang memiliki kewajiban menerima sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Karena itu, dia meminta wakil rakyat terus turun ke lapangan, bertemu warga, menyapa masyarakat, dan menanyakan langsung persoalan yang sedang mereka hadapi.

“Pesuruh rakyat itu harus siap menerima keluhan masyarakat setiap hari,” tegasnya.

Menurut Warda, kerja politik tidak cukup dilakukan dari ruang parlemen.

Anggota DPRD perlu mengetahui kondisi masyarakat secara langsung agar memahami persoalan yang mereka hadapi.

Dia juga mengingatkan anggota DPRD, khususnya kader Golkar Morut agar tidak membangun jarak dengan masyarakat setelah menduduki jabatan.

Bagi Warda, menjadi wakil rakyat bukan alasan untuk membuat masyarakat merasa sungkan atau takut menyampaikan keluhan.

Warda mencontohkan berbagai persoalan infrastruktur yang kerap menjadi keluhan masyarakat.

Mulai dari kondisi jalan, saluran air, pintu air, hingga persoalan pembangunan di desa.

Dia meminta masyarakat menyampaikan persoalan tersebut kepada anggota DPRD. Selanjutnya, wakil rakyat dapat membawa aspirasi itu untuk dicarikan solusi melalui pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi.

Menurut Warda, DPRD dan pemerintah tidak akan mengetahui kondisi sebenarnya jika persoalan masyarakat tidak disampaikan melalui wakil rakyat.

Karena itu, dia meminta anggota DPRD Golkar aktif menjemput aspirasi, bukan hanya menunggu masyarakat datang menyampaikan keluhan.

Kader Golkar yang Jadi Kepala Desa Juga Diingatkan

Warda juga menyinggung kader Partai Golkar yang berhasil terpilih sebagai kepala desa.

Dia menyebut sejumlah kader Golkar berhasil memenangkan pemilihan kepala desa.

Menurutnya, kemenangan tersebut harus diikuti dengan tanggung jawab menjaga komunikasi antara Partai Golkar dan pemerintahan desa.

Warda meminta seluruh kader membangun hubungan baik dengan para pimpinan pemerintahan desa.

Komunikasi yang baik, kata dia, penting agar kader Golkar tetap mengetahui berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Warda menegaskan Partai Golkar merupakan partai besar. Karena itu, seluruh kader memiliki tanggung jawab menjaga kekuatan dan konsolidasi organisasi.

Dia mengingatkan konsolidasi tidak boleh berhenti setelah sebuah agenda politik selesai.

Kader harus tetap bekerja, menjaga komunikasi dengan masyarakat, dan memperkuat jaringan organisasi di seluruh wilayah Morowali Utara.

Bagi Warda, kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian penting dari kerja politik Partai Golkar menuju agenda politik berikutnya.

Dengan kekuatan tujuh kursi DPRD Morut periode 2024-2029, dia meminta seluruh anggota DPRD dan kader menggunakan posisi tersebut untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, bukan justru membuat jarak dengan warga. (ham)

Admin