PUSARAN – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sulawesi Tengah (Sulteng) mencapai sekitar 4.147 hektare sepanjang Januari-Juni 2026. Pada saat yang sama, jumlah titik panas melonjak 205 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Enam organisasi masyarakat sipil melihat kondisi tersebut sebagai ancaman serius yang membutuhkan tindakan kedaruratan, penguatan pencegahan berbasis masyarakat, serta perlindungan ekosistem.
Pernyataan itu disampaikan Karsa Institute, IMUNITAS, KOMIU, Libu Perempuan, Perkumpulan Evergreen Indonesia, dan ROA (Relawan untuk Orang dan Alam) dalam siaran pers bersama di Palu, 22 Agustus 2026.
Baca juga: PT GNI Ungkap Alasan Penyesuaian 1.900 Karyawan
Data SiPongi Kementerian Kehutanan yang didasarkan pada pemantauan satelit Terra/Aqua NASA mencatat 1.007 titik panas di Sulteng pada 1 Januari hingga 15 Juni 2026.
Jumlah tersebut meningkat 205 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencatat 330 titik panas.
Luas lahan terbakar juga mengalami lonjakan. Pada Januari hingga Mei 2026, karhutla di Sulteng mencapai 2.222,24 hektare.
Baca juga: Warda Ingatkan Kader Golkar Morut di DPRD dan Desa Tak Lupa Warga
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 312,15 hektare. Data dalam siaran pers menyebut angka itu menjadi yang tertinggi sejak 2019.
Data karhutla yang sama juga menempatkan Sulteng dalam 10 besar provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak di Indonesia. Pada data yang dicantumkan dalam siaran pers, jumlah titik panas mencapai 263 titik.
Tojo Una Una Siaga Darurat
Kabupaten Tojo Una Una menjadi salah satu wilayah yang disebut paling terdampak karhutla pada 2026.
Pada 17 Agustus 2026, kebakaran melanda kawasan Gunung Kalendang, Desa Balinggara, dan berdampak pada sekitar 20 hektare lahan. Api dilaporkan bermula dari lahan warga sebelum merembet ke kawasan hutan.
Peristiwa tersebut bukan kejadian pertama. Area yang sama juga mengalami karhutla sejak 30 Juli 2026.
Baca juga: Golkar Morut Bidik Kursi Bupati 2030
Ancaman karhutla di Tojo Una Una membentang di sepanjang pesisir timur yang berbatasan dengan Teluk Tomini, dari wilayah Tojo hingga Balingara.
Pada 19 Agustus 2026, Bupati Tojo Una Una menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Surat Keputusan Nomor 100.3.3.2/20/BPBD/2026.
Keputusan tersebut mempertimbangkan kecenderungan kejadian karhutla serta potensi kebakaran berdasarkan parameter Fire Danger Rating System (FDRS) dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Mutiara Sis Al-Jufri.
Baca juga: PT COR Group Peduli Warga Terisolir Pasca Bencana Bungku Utara
Ancaman karhutla tidak hanya terjadi di Tojo Una Una.
Data NASA FIRMS yang dicantumkan dalam siaran pers menunjukkan kejadian karhutla dalam sepekan terakhir juga terjadi di Morowali, Banggai, Poso, Banggai Kepulauan, Buol, dan Tolitoli.
Menurut BPBD, kondisi kering yang meluas sejak akhir Juli hingga awal Agustus turut meningkatkan kerentanan vegetasi dan lahan terhadap kebakaran.
Karhutla Bukan Sekadar Persoalan Api
Karsa Institute memandang karhutla sebagai persoalan yang dampaknya jauh lebih luas daripada kebakaran itu sendiri.
Ketika api memasuki kawasan hutan dan ekosistem penting, dampaknya dapat berlangsung lebih lama daripada durasi kebakaran.
Karhutla dapat menghilangkan tutupan vegetasi, merusak habitat satwa liar, menurunkan kualitas tanah dan air, meningkatkan emisi karbon, serta mengganggu sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.
Baca juga: Komunitas TAMEME Tembus Dusun Terpencil Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Sigi
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan juga menghadapi risiko langsung berupa asap, gangguan kesehatan, kerusakan kebun dan sumber penghidupan, serta peningkatan biaya pemulihan lahan yang terbakar.
Karena itu, siaran pers tersebut menekankan bahwa pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Pencegahan perlu menjadi prioritas.
Perubahan Iklim Ikut Memperbesar Risiko
BMKG telah mengingatkan bahwa sejumlah wilayah Sulteng berada pada tingkat kemudahan kebakaran kategori sedang hingga sangat tinggi, terutama ketika suhu tinggi, kelembapan rendah, dan angin kencang terjadi secara bersamaan.
Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan untuk mengintegrasikan informasi iklim dan cuaca ke dalam pengelolaan lahan serta strategi pencegahan kebakaran.
Siaran pers itu juga menjelaskan bahwa perubahan iklim tidak selalu menjadi penyebab langsung kebakaran. Namun, kondisi iklim yang semakin kering dapat membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar serta mempercepat penyebaran api ketika sumber api muncul.
Baca juga: Belum Genap Setahun, Sport United Poboya Junior Langsung Jadi Juara Nasional
Karena itu, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil perlu membangun sistem kewaspadaan bersama, terutama di wilayah yang memiliki sejarah kebakaran atau tutupan vegetasi yang mudah terbakar.
Peningkatan titik panas dan meluasnya kejadian karhutla mendorong kebutuhan penanganan simultan dalam jangka pendek dan menengah.
Siaran pers tersebut menyebut tindakan kedaruratan saat ini diperlukan di sejumlah kabupaten, termasuk Tojo Una Una dan Banggai. Puncak musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September atau pertengahan Oktober.
Baca juga: Bupati Morut dan Danrem 132/Tadulako Resmikan Jembatan Perintis Garuda
Pendekatan jangka pendek yang didorong mencakup deteksi, respons cepat pemadaman, isolasi api, pendinginan, serta pencegahan munculnya api baru.
Penanganan juga perlu membentuk posko pengendalian karhutla terpadu di tingkat kabupaten hingga kecamatan.
Posko tersebut dapat mengidentifikasi titik panas, melakukan verifikasi, mengambil tindakan pemadaman, membangun sekat bakar, memantau proses pendinginan setelah kebakaran, serta mengamankan sumber air.
Pencegahan Karhutla Perlu Dimulai dari Desa
Untuk jangka menengah, enam organisasi tersebut mendorong peningkatan kapasitas pencegahan kebakaran berbasis masyarakat dan desa.
Sejumlah langkah yang mereka dorong meliputi pembangunan sistem peringatan dini berbasis masyarakat, penguatan kemampuan warga dalam deteksi dini dan respons awal, serta pengelolaan lahan tanpa pembakaran.
Baca juga: ISPA Menurun, Tapi Lingkar Tambang Morut Catat Ledakan Kasus
Mereka juga mendorong kesepakatan desa mengenai pencegahan karhutla, perlindungan kawasan hutan dan ekosistem penting, serta integrasi risiko karhutla dalam perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan lanskap.
Selain itu, kolaborasi perlu melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, Kesatuan Pengelolaan Hutan, aparat penegak hukum, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. (*)
