Reses Ketua Komisi I Arief Ibrahim Jaring Aspirasi Warga Tompira

MORUT – Ketua Komisi I DPRD Morowali Utara (Morut), IM Arief Ibrahim, menggelar reses masa sidang 2025 di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Senin (1/9/2025). Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Reses DPRD merupakan agenda rutin wakil rakyat untuk kembali ke dapil dan menyerap kebutuhan warga. Bagi Arief Ibrahim, kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi juga sarana memperkuat hubungan dengan konstituen.

Dalam kesempatan itu, Arief menegaskan komitmennya untuk tetap dekat dengan rakyat. Ia mengingatkan kembali sejarah kampanye politiknya di desa yang sama.

“JAS MERAH, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya pernah duduk melantai di rumah ini saat kampanye, dan kini hadir kembali sebagai anggota DPRD,” ungkapnya.

Baca juga: Towuti Bangkit Pasca Insiden Kebocoran Pipa Minyak Vale

Arief lantas memaparkan program prioritas sesuai visi-misi pemimpin Morut Delis-Djira, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan desa.

Sejumlah aspirasi warga muncul dalam dialog terbuka tersebut. Masyarakat meminta perhatian khusus terhadap pelaksanaan program infrastruktur desa, terutama jalan dan fasilitas umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Selain itu, kelompok usaha di Desa Tompira menyampaikan masukan terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Ada yang sudah menerima manfaat, namun ada pula kelompok yang masih menunggu perhatian pemerintah.

Baca juga: IM Arief Ibrahim Dorong Daerah Tidak Bergantung Dana Pusat

Dalam reses ini, Arief juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Menurutnya, situasi nasional yang dinamis tidak boleh memecah belah warga desa.

“Kita harus menjaga kedamaian bersama demi kelangsungan pembangunan di daerah,” tegasnya.

Menutup pertemuan, politisi Partai Hanura itu menyampaikan optimisme bahwa pada 2026, pemerintah daerah akan lebih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Selain itu, penguatan forum Corporate Social Responsibility (CSR) agar investasi perusahaan lebih berdampak langsung ke masyarakat. Hal lainnya yaitu Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Industri (RIPPM) khususnya di wilayah Petasia Timur untuk memperluas lapangan kerja. (*)