MORUT – Ketua Komisi I DPRD Morowali Utara (Morut), IM Arief Ibrahim, menegaskan bahwa daerah tidak boleh terus bergantung pada dana pusat. Hal ini ia kemukakan dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, Selasa (29/7/2025).
Ketua DPRD Hj. Warda Dg Mamala memimpin rapat ini, yang dihadiri oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Morut, Musda Guntur, serta 15 anggota DPRD lainnya.
Paripurna ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda 9/2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Morut.
IM Arief Ibrahim menyerukan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.
“Sekiranya kami dari legislatif mengharapkan eksekutif juga punya spirit dan goals yang sama,” kata Arief saat rapat pembahasan PAD Morut.
Baca juga: Keluarga Mamala Berbagi Rezeki Umrahkan Ratusan Jamaah
Menurut Arief, ketergantungan terhadap transfer dana pusat semakin berisiko karena adanya kebijakan pusat yang kerap memengaruhi besaran dana yang turun ke daerah.
“Daerah kita ini hanya bergantung terus pada pusat. Di sisi lain, ada kebijakan-kebijakan pusat yang mengganggu anggaran-anggaran yang dari pusat turun ke daerah,” jelasnya.
Arief menyebutkan bahwa DPRD telah mendukung lewat pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang PAD, namun implementasi di lapangan belum maksimal.
“Perda ini saya pikir sangat baik. Cuma kita harus punya goal yang sama untuk meningkatkan PAD,” tegasnya.
Anggota legislatif termuda di DPRD Morut ini meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera membentuk tim peningkatan PAD dan menjadi motor penggerak teknis di lapangan.
“Bapenda harus menjadi inisiator. Tim peningkatan PAD itu SK-nya untuk segera dibuat,” kata Arief.
Selain itu, Arief menekankan pentingnya percepatan eksekusi teknis berdasarkan Perda yang ada. Ia menyebut masukan dari anggota DPRD lainnya soal potensi daerah sangat baik demi target PAD.
“Perdanya sudah ada, tinggal kita mau eksekusi lewat tim peningkatan PAD,” lanjutnya.
Evaluasi Kinerja OPD
Arief juga mengkritik minimnya kontribusi dari beberapa OPD yang seharusnya menjadi penghasil PAD. Ia menyebut ketimpangan antara anggaran besar yang dikucurkan dengan hasil pendapatan yang kecil.
“Kami melihat dinas-dinas potensial sangat minim pendapatannya. Kita suntik anggaran besar, tapi penghasilan yang mereka kasih kecil,” tegasnya.
Baca juga: Pemkab Morut Ajukan Tambahan Formasi PPPK
Arief Ibrahim menyerahkan tindak lanjut pada pihak eksekutif untuk mengukur keberhasilan OPD dari kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah
Ia lantas meminta Sekkab Musda Guntur untuk mengevaluasi kinerja OPD penghasil PAD secara menyeluruh.
“Pak Sekkab, mohon jadi perhatian OPD-OPD potensial penghasil PAD. Kalau OPD tersebut tidak bisa maksimal, kita kurangi saja anggarannya,” pungkas Arief. (ham)
