Longki Djanggola Dukung Pengusutan Dugaan Honorer Siluman

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola dukung penuh langkah Polres Morowali Utara (Morut) mengusut dugaan kasus honorer siluman pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mantan Gubernur Sulawesi Tengah ini menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam kasus dugaan honorer siluman.

“Siapa pun yang dengan sengaja membuat atau memanipulasi data honorer harus bertanggung jawab,” tegas Longki di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/8/2025).

Longki meminta agar siapa pun yang terbukti melakukan manipulasi data segera bertanggung jawab.

“Jika terbukti, mereka harus diberi sanksi sesuai aturan, baik secara administrasi kepegawaian maupun hukum,” tegasnya.

Baca juga: Masyarakat Lingkar Tambang Poboya Tagih Janji Direktur Legal BRMS

Longki menilai manipulasi data honorer merugikan banyak pihak, terutama tenaga honorer asli yang telah lama mengabdi di instansi pemerintahan.

“Ini mematikan kesempatan orang lain yang seharusnya berhak. Karena itu, saya mendukung penuh kepolisian untuk menuntaskan kasus honorer siluman di Morowali Utara,” tandasnya.

Sebelumnya, Polres Morowali Utara telah mengirim surat resmi ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghadirkan dokumen penting.

Dokumen tersebut meliputi data honorer tahun 2023–2025, Surat Keputusan (SK) honorer, serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

Salah satu pejabat yang dipanggil untuk klarifikasi adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Morut, Djibrail, yang dijadwalkan hadir pada Kamis (28/8/2025).

Kanit Reskrim Polres Morut, Iptu Mas’ud Amara, Selasa (26/8/2025), membenarkan pemeriksaan tersebut.

“Semua OPD kami undang, termasuk camat dan kepala sekolah,” sebut Mas’ud. (*)