MORUT – Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara (Morut) Ince Mochamad Arief Ibrahim menegaskan komitmen untuk terus mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, terutama terkait isu strategis seperti penanganan gaji honorer, penguatan ekonomi desa, serta penyelesaian sengketa lahan.
Hal ini disampaikan Arief Ibrahim saat meggelar reses di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur, Selasa (18/5/2025).
Sebagai Ketua Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, politisi Partai Hanura ini menyatakan bahwa tugas legislatif tidak hanya berbicara di gedung parlemen, tetapi juga harus berani mendengar kritik dan aspirasi masyarakat yang diwakili.
Komisi I sendiri, kata Arief, bermitra dengan 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mencakup berbagai sektor antara lain hukum, pendidikan, kesehatan, pemerintahan hingga pemberdayaan masyarakat desa.
Baca juga: Arman Marunduh Serap Aspirasi Masyarakat Petasia Barat
Selama reses, masyarakat menyampaikan beberapa isu kritis, di antaranya penundaan pembayaran gaji tenaga honorer, ketidakpastian rekrutmen P3K dan sengketa lahan yang belum terselesaikan.
Kemudian, tentang kerusakan lingkungan akibat banjir dan eksploitasi sumber daya alam serta masalah kelompok penerima bantuan keuangan desa yang belum tercakup.
Selain itu, masyarakat juga membahas perlunya peningkatan ekonomi melalui UMKM, pertanian, dan perikanan.
“Banyak catatan saat reses yang menjadi aspirasi masyarakat, utamanya sesuai dengan komisi kami. Yang Inshaa Allah akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat,” jelasnya.
Terkait penuntasan gaji honorer, Arief mengaku telah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TAPD).
“Alhamdulillah anggaran untuk gaji honorer siap dicairkan. Kami mendorong dinas teknis segera mengusulkan pencairan agar tenaga honorer menerima pembayaran sebelum Lebaran,” tegasnya.
Sementara itu untuk isu P3K, Arief meminta masyarakat menunggu kepastian regulasi pemerintah pusat.
Baca juga: Bapemperda DPRD Morut Sosialisasi Tiga Perda Terbaru
Lebih lanjut Arief yang juga merupakan ketua Kamar dagang dan industri (KADIN) mengungkap program prioritas Bupati Morut untuk ekonomi desa. Menurutnya, program unggulan Bupati terpilih berupa 1 Desa 1 Miliar menjadi fokus utama.
Program ini mengalokasikan 20% dana untuk bantuan kelompok usaha, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 0%, serta bantuan tunai Rp5 juta per KK bagi warga berpenghasilan rendah.
“Melalui KADIN saya telah mendorong Digitalisasi UMKM dan Inshaa Allah mulai tahun ini Program pemerintah dibidang ekonomi Morut Sejahtera ini akan saya kawal agar tepat sasaran bagi masyarakat yang saya wakili,” ujarnya.
Arief juga menyebut melalui Pokok Pikiran (Pokir) 2025, beberapa proyek prioritas di Kota Kolonodale yang meliputi infrastruktur, pemasangan lampu tenaga surya di lorong-lorong permukiman, dan bantuan alat produksi bagi UMKM, petani, dan nelayan.
Baca juga: Warga Dusun 3 Tolak Alat Berat Masuk Tambang Emas Buranga
Ia menambahkan bahwa realisasi Pokir 2025 diharapkan mulai berjalan pada Triwulan II 2025.
“Kami optimis dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, semua program bisa terlaksana untuk kesejahteraan Morut,” tandasnya.
Selain menjaring aspirasi, Arief juga aktif mengedukasi konstituen terkait peran DPRD ke masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.
“Masyarakat perlu tahu bahwa kami tidak hanya mengesahkan anggaran, tetapi juga memastikan program berjalan sesuai kebutuhan riil,” pungkasnya. (ham)
