PALU – Ahmad M Ali tegaskan pentingnya aktivis mahasiswa untuk terus merawat demokrasi dengan cara-cara yang elegan. Pernyataan ini ia sampaikan saat menerima kelompok Cipayung Plus di kediamannya, Kamis (15/8/2024)siang.
“Tanggung jawab moral kita sebagai aktivis adalah merawat perbedaan. Karena itu saya tantang Cipayung Plus kapan mau diskusi terbuka. Silakan kumpulkan siapa saja yang selalu mempertanyakan saya, baik secara pribadi maupun apa yang saya lakukan selama ini, juga mereka yang mau adu gagasan,” tegas Ahmad Ali.
Pertemuan tersebut dimediasi oleh Alif Ferladi dari Badko HMI. Dalam kesempatan itu, Cipayung Plus, yang terdiri dari perwakilan 11 organisasi kemahasiswaan mendapat ruang untuk mengajukan pertanyaan dan gagasan terkait keterlibatan Ahmad M Ali, mantan aktivis HMI Palu, dalam Pilkada Sultawesi Tengah 2024.
Baca juga: Ahmad Ali Berikan Beasiswa S2 bagi Lulusan Terbaik Wisuda ke-125 Untad
Alif Ferladi menyatakan bahwa mereka mendukung calon yang memiliki rekam jejak sebagai aktivis, karena menurutnya, sebagai sesama aktivis, mereka memiliki pengalaman yang sama dalam menghadapi tantangan hidup di tengah idealisme yang diperjuangkan.
“Kami berharap Kak Mat mau untuk diskusi terbuka. Publik perlu diberi ruang seluas-luasnya untuk mengetahui apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan mengapa hal itu penting. Pertanyaan krusial adalah mengapa Kak Mat memilih untuk maju saat ini,” ujar Alif Ferladi.
Ahmad Ali menegaskan pentingnya forum diskusi tersebut tetap berada dalam koridor menggali dialektika, bukan sebagai ajang kampanye.
“Masyarakat kita saat ini sering kali terbuai dengan janji politisi tanpa melihat rekam jejak mereka. Kita perlu mengupas tuntas berdasarkan data yang ada. Banyak politisi yang tiba-tiba tampil baik saat musim politik, tetapi setelah berkuasa, mereka mengecewakan. Inilah yang ingin saya bahas secara terbuka,” jelas Ahmad M Ali sebelum mengakhiri diskusi yang berlangsung lebih dari satu jam.
Cipayung Plus adalah koalisi dari 11 organisasi kemahasiswaan yang memiliki struktur kepengurusan dari pusat hingga daerah. (*)
