PUSARAN – Puluhan Camat dan Lurah siap mewujudkan Kota Palu ramah penyandang disabilitas melalui penguatan pelayanan publik yang lebih inklusif.
Komitmen tersebut mengemuka usai 40 camat dan lurah se-Kota Palu mengikuti Workshop Peningkatan Kapasitas Inklusif Disabilitas.
Workshop yang digelar Yayasan Sikola Mombine bekerja sama dengan Bappeda Kota Palu dan didukung Sasakawa Peace Foundation ini berlangsung di Auditorium Kantor Pemerintah Kota Palu, Selasa (25/6/2026).
Baca juga: Jam’iyyah SD Islam Al Azhar 63 Palu Salurkan Bantuan Korban Gempa Sigi
Kegiatan tersebut menjadi langkah nyata dalam memperkuat kapasitas aparatur pemerintah agar mampu menghadirkan pembangunan inklusif, pelayanan publik yang setara, serta lingkungan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
Workshop berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 13.00 WITA dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas berbagai aspek penting terkait inklusi disabilitas di Kota Palu.
Perwakilan Forum Madambarara, Siddik Malewa, memaparkan konsep pembangunan daerah yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
Sementara itu, Perencana Muda Bappeda Kota Palu, Ardin, memperkenalkan Program Penggerak Muda Inklusi Disabilitas Kota Palu, sebuah program yang bertujuan membuka akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas, khususnya generasi muda.
Peserta juga mendapatkan pelatihan penggunaan tools pendataan penyandang disabilitas yang nantinya diterapkan di tingkat kelurahan dan kecamatan sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data.
Pemkot Palu Tegaskan Komitmen Bangun Kota Inklusif
Workshop dibuka oleh Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, yang mengapresiasi kolaborasi Yayasan Sikola Mombine dan Sasakawa Peace Foundation melalui program EMPOWER-IN.
Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah agar mampu menghadirkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh warga.
“Kami berharap pembangunan di Kota Palu benar-benar memberikan ruang yang sama bagi semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya.
Baca juga: Mahasiswa Pelaku Pembunuhan di Desa Era Ditangkap di Kolaka Timur
Perwakilan Sasakawa Peace Foundation, Dissa Syakina Ahdanisa, juga hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kebijakan inklusi di Kota Palu.
Workshop ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah didorong semakin memahami pentingnya memasukkan perspektif disabilitas dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program.
Baca juga: Bupati Morut dan Danrem 132/Tadulako Resmikan Jembatan Perintis Garuda
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Palu, Wahyuni P, turut menyosialisasikan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Kota Palu 2025-2029.
Camat dan Lurah Siap Hadirkan Pelayanan Ramah Disabilitas
Selama workshop berlangsung, para camat dan lurah menyatakan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin inklusif.
Mereka juga siap mendorong penyediaan fasilitas umum, sarana pelayanan, serta infrastruktur yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas di wilayah masing-masing.
Baca juga: Mastam Mustaring Desak Pemkab Morut Buka Data Pendapatan Asli Daerah
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan dokumen RAD kepada perwakilan camat dan lurah sebagai pedoman pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Selain membahas kebijakan, workshop juga memperkuat kemampuan pemerintah kelurahan dan kecamatan dalam melakukan pendataan penyandang disabilitas.
Yayasan Sikola Mombine memfasilitasi proses internalisasi penggunaan sistem pendataan yang nantinya menjadi dasar penyusunan program pemerintah.
Baca juga: Perkuat Sinergi, Danrem 132/Tadulako Kunjungi PT GNI
Mereka berharap, pendataan yang lebih akurat mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Palu. (*)
