PALU – Polemik pembangunan kembali Mall Tatura Palu terus bergulir dan menjadi sorotan utama dalam debat calon Wali Kota Palu 2024. Rp87 miliar dana asuransi mall Tatura jadi pembahasan.
Isu ini mencuat saat debat perdana yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu di Best Western Hotel, Senin (21/10/2024) malam.
Pada sesi debat tersebut, calon wali kota nomor 3, J Wartabone menanyakan potensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Mall Tatura dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada pasangan calon nomor urut 2, Hadianto Rasyid.
Calon petahana itu lantas mendapat sorotan terkait penggunaan dana asuransi sebesar Rp87 miliar yang seharusnya untuk pembangunan kembali mall kebanggaan warga Palu itu.
Klaim Asuransi 87 Miliar
Hadianto Rasyid, dalam debat tersebut, menjelaskan bahwa dana klaim asuransi senilai Rp87 miliar yang diperoleh untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa sudah habis sebelum dia menjabat wali kota Palu.
Hadianto pun menyatakan bahwa dana tersebut perlu dipertanyakan kepada pemimpin sebelumnya.
“Duit 87 miliar sudah habis sebelum saya dilantik. Jadi tanyakan dengan yang sebelumnya,” ujar Hadianto seperti terlihat pada saluran live streaming platform facebook dan youtube.
Baca juga: Warga Vatutela Berharap Dibangunkan Pasar Jika Hidayat Terpilih
Ia juga menambahkan bahwa untuk membangun kembali mall tersebut memerlukan dana sekitar Rp350 hingga Rp500 miliar. Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu hanya sekitar Rp1,2 triliun per tahun.
“Kita pernah mengajukan pinjaman ke Bank untuk pembangunan mall itu. Tapi masyarakat harus tahu, bahwa tidak boleh meninggalkan utang kepada pemimpin berikutnya,” katanya.
Karena jika melakukan pinjaman itu, maka nanti tahun 2024 ini baru bisa lunas, Hadianto melanjutkan, sehingga ia menyebut bahwa pembangunan lanjutan itu bukanlah prioritas programnya.
“Uang dari mana 500 miliar buat bangun kembali itu mall?” katanya.
Baca juga: Tim Hukum BerAmal Minta Bawaslu Cegah Kampanye Terselubung
Mendengar jawaban itu, J Wartabone mengkritik Hadianto yang terkesan pesimis dalam menangani masalah pembangunan mall ini.
Menurutnya, seorang pemimpin harus berani mencari solusi demi kesejahteraan masyarakat.
“Kalau sudah jadi pemimpin, harus berani mencari solusi,” kata Wartabone.
Hidayat sebut Hadianto Salah Alamat
Menanggapi pernyataan petahana tersebut, Hidayat, mantan Wali Kota Palu yang menjabat sebelum Hadianto, usai debat kandidat menegaskan bahwa dana asuransi sebesar Rp87 miliar tidak berada di bawah tanggung jawabnya secara langsung.
Calon wali kota nomor urut 1 itu menyebut pernyataan petahana Hadianto untuk menanyakan dana klaim asuransi Mall Tatura kepadanya sudah salah alamat.
Baca juga: Hidayat Berkomitmen Akan Lebih Memperhatikan Pelaku UMKM
Menurut Hidayat, pembangunan dan pengelolaan Mall Tatura sepenuhnya berada di bawah kendali PT. Citra Nuansa Elok (CNE), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjadi pengelola mall tersebut.
Hidayat menegaskan bahwa pemerintah Kota Palu sebagai pemegang saham mayoritas seharusnya melakukan evaluasi terhadap PT CNE terkait penggunaan dana tersebut.
Jika anggarannya masih ada, maka bisa tidaknya pembangunan lanjutan mall diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukan pemerintah kota Palu.
Baca juga: Tim Hukum BerAmal Minta Bawaslu Cegah Kampanye Terselubung
Hidayat menyebut mall itu rencananya berdiri 7 lantai, termasuk 2 sebagai basement. Ia berani meletakan batu pertama pembangunan mall saat itu, karena dananya tersedia serta rencana investasi pihak swasta.
Rp280 Miliar Batal Masuk CNE
Hidayat juga mengungkapkan bahwa selama masa jabatannya, PT CNE telah menjalin kesepakatan dengan investor yang siap menanamkan modal sekitar Rp280 miliar untuk pembangunan mall tersebut.
Namun, setelah dia tidak lagi menjabat, perwakilan investor yang ingin bertemu dengan pihak pemerintah Kota Palu tidak mendapatkan respons positif, sehingga mereka kembali ke Jakarta.
Informasi itu ia peroleh dari Direktur Utama PT CNE Muhamad Sandiri alias Memet.
“Memet sampaikan ke saya. Katanya pihak investor yang kita cari dulu sudah sepakat berinvestasi ke mall dan mau menemui pihak pemkot Palu. Tapi katanya pemkot tidak mau, eh akhirnya mereka balik ke Jakarta,” kata Hidayat.
Baca juga: 50 Organisasi Pemuda Jalin Komitmen Bersama Hidayat-Anca
Hidayat juga mengaku mendengar informasi bahwa pemerintah tengah mencari investor lain untuk melanjutkan pembangunan mall itu.
Apakah itu benar atau tidak, dia mempersilahkan mencari informasi pastinya.
“Saya dengar katanya pemkot mencari investor lain, mungkin mereka tidak mau dengan investor yang saya cari itu,” ujarnya.
RUPS dan Evaluasi Pembangunan
Sebagai informasi, Pemkot Palu memiliki saham sekitar 98,8 persen atas kepemilikan Mall Tatura melalui PT CNE selaku BUMD dan sisanya milik Hidayat. Itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Kota Palu 2 September 2021 lalu.
Dalam RDP itu, Muhamad Sandiri selaku Direktur Utama PT CNE juga menjelaskan soal pembekuan aktiftas keuangan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Kamis 19 Agustus 2021. Selanjutnya dilakukan audit eksternal oleh Inspektorat Daerah Kota Palu dan Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) sebagai bentuk evaluasi.
Baca juga: Warda Mamala: Haji Mad Wakafkan Hidupnya untuk Masyarakat
Saat peletakan batu pertama seperti dikutip Antaranews.com edisi 20 Februari 2020, Direktur Utama CNE Mohammad Sandiri mengatakan sumber pembiayaan pembangunan kostruksi pusat perbelanjaan itu berasal dari klaim asuransi dan pinjaman perbankan.
“Sumber dana klaim asuransi sebesar Rp86 miliar lebih di tambah pembiayaan perbankan sekitar Rp250 miliar. Pengembalian pinjaman enam sampai 10 tahun ke depan,” ungkap Sandiri.
Menurut Sandiri, progress pengerjaan konstruksi pembangunan mall tatura telah mencapai 50 persen seperti ditulis dalam wawancaranya di Mediasulawesi.id edisi 2 Septemeber 2021, namun telah dihentikan melalui RUPS-LB hingga saat ini.
Menunggak Gaji
Sementara Direktur Operasional PT CNE Mohammad Rizal telah melayangkan surat tembusan kepada Pemkot Palu terkait pembekuan keuangan dana PT CNE yang bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 terkait dengan hak gaji karyawan yang belum terbayarkan akibat pembekuan tersebut.
Baca juga: HANDAL Komitmen Dukung Kepemudaan dan Pariwisata Palu
Sementara hasil audit menerangkan bahwa saham PT CNE masih ada sekitar 0,4 persen atau sekitar 750 juta rupiah seperti pernyataan asisten Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu, Husaema kepada FileSulawesi.com edisi minggu 23 September 2023.
“Setelah saya membaca dengan baik, bahwa saham PT.CNE tidak ada alias Nol. Menurut dia ada 0,4 persen, tetapi pemahaman saya, setelah saya pelajari, Nol. Ini pemeriksaan BPKP disikapi oleh pemerintah. BPKP sampaikan, sahamnya PT. CNE Nol, jadi kita mau apa. Berdasarkan hasil dari BPKP, kata direktur PT.CNE ada saham 0,4 persen alias 750 juta rupiah, itu tidak ada, Nol,” katanya.
Calon Investor Baru
Pihak pemkot Palu melalui laman https://bpkad.palukota.go.id/ edisi 19 September 2022 terlihat wali kota Palu Hadianto Rasyid berfoto bersama Hidayat (pemilik saham MTP) dan sejumlah pihak.
Konon, foto bersama tersebut usai menggelar rapat bersama Nusantara Halid Holding Group NH Internasional PTE LTD Singapore yakni Direktur Utama Sofyan Markarma dan Komisaris Andi M. Zunnun Armin Nurdin Halid yang berencana menjadi investor atas PT. Citra Nuansa Elok (CNE) guna pembangunan kembali MTP.
Hadir pula dalam rapat itu Direktur Utama PT. CNE, Muhammad Sandiri, La Anto, Konsultan Pemasaran Mall Tatura/Presiden Direktur PT. Talenta Cahaya Sukses, Cicilia Rosalinda.
Hasil rapat koordinasi tersebut, Wali Kota Hadi menyambut baik keinginan investor Group Nurdin Halid (NH) yang akan berinvestasi pada PT. CNE Mall Tatura Palu. (*)
