JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Sigi menyiapkan daerahnya menjadi Kabupaten bebas Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK di Sulawesi bahkan antar pulau.
Kesiapan tersebut disepakati Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi, Pimpinan dan anggota DPRD Sigi bersama Ditjen PKH Kementan RI di ruang pertemuan lantai VI Ditjen PKH, Selasa (12/9/2023) sore.
Rombongan DPRD Sigi dipimpin Ketua DPRD Moh Rizal Intjenae dan Wakil Ketua Endang Hardianti bersama anggota Abdul Rivai Arif, Abdul Rahman, Maklon, dan Ilham serta Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Mohammad Akib Ponulele.
Sementara Ditjen PKH yang menerima rombongan terdiri dari drh Ari Wicaksono (Direktorat Keswan), Netty Tobing (Direktorat Pakan), Marta (Direktorat Pengolahan Peternakan dan Pemasaran), Khaerudin (Direktorat Pembibitan dan Produksi Ternak) dan Widiah Cahyani (Direktorat Program).
“Saat ini kasus PMK sudah nol sejak mulai menular tiga bulan lalu. Tapi African Swine Fever (ASF) sudah membuat 3000 babi mati, dan kerugian peternak tidak terhitung, termasuk peternak yang menggunakan KUR. Bahkan ada satu peternak yang harus kehilangan ternaknya 500 ekor,” kata Akib Ponulele dan beberapa anggota dewan Sigi.
Terhadap persoalan tersebut, Ditjen PKH melalui drh Ari Wicaksono menjelaskan sampai pertemuan terakhir di tingkat dunia mengakui belum ada vaksin yang betul-betul bisa menyembuhkan hewan yang tertular ASF.
“ASF memang belum ada vaksin, karena virus ini menyerang antibodi sehingga lebih ganas dari ebola dan aids,” jelas Ari.
Meski demikian Ari menyarankan perwakilan masyarakat Sigi itu untuk belajar dari peternak di Jawa Tengah, dimana mereka memperkuat biosecurity, sejak dari peternakan, pakan, sampai perdagangannya ditangani secara eksklusif.
“Vaksinnya memang belum ada, tapi kita bisa belajar dari peternak di Jawa Tengah. Yang bisa dilakukan adalah biosecurity. Ini bukan tidak bisa dilakukan teman-teman di Sigi,” sebut Ari.
Terkait PMK, Ari mengingatkan jangan berpuas diri jika saat ini angka PMK sudah nol.
“Walaupun sudah nol, tapi ini bisa terulang lagi seperti pengalaman di daerah lain, karena penyakit ini laten,” katanya.
Menurut Ari, Ditjen PKH mendata dari 60 ribu target di Sigi baru 103 ternak yang di vaksin. Sebab itu ia mengajak Pemkab Sigi mengoptimalkan vaksinasi hingga 80 persen.
“Untuk Sigi kita punya data dari target 60 ribu baru 103 yang di vaksin. Saya mengajak kita yang hadir saat ini ayo optimalkan vaksinasi sampai 80 persen. Kalau ini berhasil Sigi bisa jadi daerah bebas PMK sehingga bisa bebas antar pulau dan sentra sapi untuk IKN nantinya dan juga berdampak bagi produk turunannya,” ajak Ari.
Atas ajakan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama pimpinan dan anggota DPRD Sigi sepakat mewujudkannya dalam waktu dekat.
“Ini tantangan yang positif, kita akan mewujudkan hal ini, bagaimana tehnisnya segera kita rapatkan sepulang dari sini,” kata para anggota dewan Sigi dan Akib Ponulele.
Selain itu sejumlah langkah strategis terhadap pengembangan peternakan di Kabupaten Sigi dibahas serius dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam, termasuk optimalisasi lahan peternakan seluas 58 hektar di wilayah Tandau. ***
