Rakyat Memilih

Masyarakat Sulteng Bisa Menaikan Gaji Honorer Setara UMP, Begini Caranya

44
×

Masyarakat Sulteng Bisa Menaikan Gaji Honorer Setara UMP, Begini Caranya

Sebarkan artikel ini
Masyarakat Sulteng Bisa Menaikan Gaji Honorer Setara UMP
Media podcast, vlog, dan portal news Total Politik menggelar forum dialog Adu Nyali untuk menguji gagasan Ahmad Ali sebagai calon Gubernur Sulteng 2024, Sabtu (12/10/2024). (Foto: AMC)

PALU – Para pekerja honorer di daerah ini masih tercekik dengan angka pengupahan mereka sendiri. Tetapi situasi itu bisa berubah jika masyarakat Sulteng mau bersama-sama mengubah nasib pekerja tersebut. Ternyata caranya cukup mudah.

Media podcast, vlog, dan portal news Total Politik baru-baru ini menggelar Adu Nyali di Sriti Convention Hall, Kota Palu, Sabtu (12/10/2024). Forum dialog ini untuk menguji gagasan Ahmad M Ali sebagai calon Gubernur Sulteng 2024.

Mirip kampanye ‘Desak Anies’ saat Pilpres 2024, Ahmad Ali wajib menjawab pertanyaan peserta di tempat itu. Banyak hal yang berkembang di acara ini, dari sentilan soal pendidikan hingga konflik agraria.

Tapi tak kalah menggigit yakni sistem pengupahan pekerja honorer yang menurut Ahmad Ali jauh di bawah kata layak.

Peran Penting Masyarakat untuk Honorer Sullteng

Ahmad Ali merasa miris melihat nasib para pekerja honorer terutama guru yang dituntut melahirkan anak-anak didik berkualitas, sementara mereka sendiri tidak mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah.

“Kita menuntut para pendidik, guru untuk melahirkan manusia berkualitas. Tapi membiarkan guru-guru honorer dan tenaga kesehatan kelaparan,” ujarnya.

Baca jugaNilam Sari Ajak Masyarakat Pilih Pemimpin Setia dan Tepati Janji

Kandidat calon gubernur nomor urut 1 itu punya program ingin memastikan gaji para guru honorer, tenaga kesehatan dan honorer lainnya minimal setara dengan upah minimum provinsi (UMP).

Untuk diketahui, UMP Sulteng tahun 2o24 sebesar Rp2.736.698  atau naik sebanyak Rp137.152 dari UMP 2023.

“Gaji Rp300 ribu per bulan, bagaimana mereka bisa hidup layak? Ke depan minimal gaji honorer setara gaji UMP,” ungkap Ahmad Ali.

Menurut Ahmad Ali, beban kerja pekerja honorer begitu tinggi, namun kesejahteraan mereka tidak terjamin dengan upah yang layak.

“Pemerintah menuntut perusahaan menggaji karyawan mereka dengan gaji layak sesuai UMR, tapi pemerintah mempekerjakan honorer, guru, tenaga kesehatan seperti budak,” tandasnya.

Baca jugaJeffisa Mengurai Fakta di Balik Janji Pengadaan Genset

Niat baik Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri (BerAmal) untuk para honorer itu pastinya tidak bisa terwujud tanpa bantuan masyarakat.

Caranya cukup mudah, masyarakat Sulteng hanya perlu memilih Ahmad Ali dan Abdul Karim pada Pilkada 2024 untuk kemudian bersama-sama membatu mengubah nasib para pekerja tersebut.

“Ke depan, kami ingin pemerintah memberikan gaji layak kepada honorer,” tegas Ahmad Ali.

Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1 Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri (BerAmal) memang memiliki sejumlah program pro rakyat untuk kesejahteraan petani, pemberdayaan perempuan dan anak muda, hingga perbaikan infrastruktur jalan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Potret Pendidikan Sulteng

Widya, mahasiswi dari Universitas Tadulako (Untad) mengaku miris melihat potret pendidikan di daerah-daerah pelosok Sulteng.

Ia menyaksikan tak sedikit para siswa di wilayah-wilayah terpencil harus belajar di ruang kelas yang kumuh dengan fasilitas yang sangat minim.

“Ada sejumlah sekolah yang saya kunjungi. Fasilitasnya sangat memprihatinkan dan kurang memadai, kursinya saja tidak layak. Jika Bapak menjadi gubernur, bagaimana Bapak memastikan agar para pelajar terpenuhi haknya untuk belajar dengan nyaman?” tanya Widya kepada Ahmad Ali.

Baca jugaKetua DPN Sulteng Serukan Tidak Pilih Cagub yang Ingkar Janji

Ahmad Ali kemudian sependapat dengan Widya, bahwa ia juga masih menjumpai bangunan sekolah yang tak layak pakai. Jumlahnya tak sedikit, bahkan ada di luar daerah pelosok.

“Tidak sedikit anak-anak belajar dan menulis di lantai. Ini menjadi PR dan mengganggu batin saya,” ungkapnya.

Dalam pandangannya tentang dunia pendidikan, Ahmad Ali lebih menyoroti ketimpangan jumlah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kondisi ini semakin kompleks dengan situasi di mana aktivitas belajar mengajar jadi tak optimal akibat fisik sekolah yang tak layak lagi.

“Dari jumlah sekolah yang sangat terbatas, di dalamnya terdapat fasilitas yang sangat minim. Ke depan saya ingin memastikan semua anak memiliki kesempatan bersekolah baik SD, SMP dan SMA, serta bisa belajar dengan nyaman,” tutur Ahmad Ali.

Konflik Agraria Resahkan Petani Sulteng

Selain masalah pendidikan, politisi kelahiran Morowali berusia 55 tahun itu dicecar soal konflik agraria.

Febriansyah, seorang pemuda mempertanyakan program asuransi pertanian yang telah Ahmad Ali siapkan apabila memenangkan kontestasi Pilgub Sulteng 2024.

Ia menilai asuransi pertanian yang bertujuan untuk kesejahteraan petani akan menjadi harapan semu ketika lahan-lahan pertanian tak mendapat pengakuan dari negara.

“Salah satu program Bapak fokus ke sektor pertanian, tetapi di sisi lain lahan-lahan petani ini dirampas. Belum lagi peraturan Bank Tanah yang justru mengintimidasi masyarakat di desa,” terang Febriansyah.

Baca jugaPakar Hukum Sebut Petahana Mutasi Pejabat Langgar UU Pilkada

Merespon persoalan tersebut, Ahmad Ali menegaskan tak ada ruang bagi Bank Tanah apabila masyarakat terutama petani di Sulteng belum mendapatkan hak atas tanah mereka.

“Banyak orang yang menanyakan tentang Bank Tanah ini. Jika saya gubernur, Bank Tanah boleh masuk di Sulawesi Tengah jika seluruh masyarakat mempunyai hak-hak atas tanahnya. Ini sikap saya, dan saya pertaruhkan jabatan saya untuk itu,” tegas Ahmad Ali.

Ahmad Ali menerangkan, keinginannya agar Sulteng menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tak mungkin terwujud jika petani malah terancam kehilangan tanahnya.

“Saya ingin petani menjadi tuan di atas tanahnya. Saya setuju dengan program food estate (lumbung pangan). Sulteng menjadi lumbung pangan tetapi dengan cara petani berdiri di atas lahannya sendiri. Produksi tidak dihasilkan lewat PT, tetapi melalui petani,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *