PALU – Upah honorer dan pegawai Sara di Sulawesi Tengah (Sulteng) masih di bawah harapan. Kondisi ini menggugah Ahmad M Ali untuk dorong DPRD Sulteng bertindak melalui kebijakan anggaran yang memihak ke pekerja tersebut.
Dia mengutarakan saran itu saat menghadiri rapat paripurna pelantikan Anggota DPRD Sulteng periode 2024-2029. Acara ini berlangsung di Gedung Dharma Wanita Sulteng, Jalan Moh Yamin, Kota Palu, Rabu (25/9/2024).
Menurutnya, 55 Anggota DPRD Sulteng harus mampu melahirkan kebijakan penganggaran yang juga pro terhadap pegawai honorer dan pegawai sara.
Dia bilang, tenaga honorer selama ini mendapatkan upah kerja atau gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Padahal, honorer aktif melakukan tugas-tugas penting ,termasuk untuk pelayanan masyarakat.
Pada posisi tersebut, mereka seharusnya mendapatkan upah yang sesuai, paling tidak setara upah minimum regional (UMR).
“Saya harap Anggota DPRD yang baru untuk menyusun kebijakan, membahas kebijakan, dengan meletakkan anggaran bagi pegawai honorer paling tidak setara dengan UMR. Karena mereka ini memang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk membantu melayani masyarakat,” jelas Ahmad Ali.
Baca juga: Ahmad Ali Lindungi Tukang Bangunan dan Buruh Melalui BPJS Ketenagakerjaan
Ahmad Ali juga berharap agar kebijakan pengaggaran di DPRD Sulteng mendatang juga memperhatikan para pegawai sara seperti imam masjid.
“Saya mau ke depan Anggota DPRD yang baru terpilih hari ini mengajak pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada para pegawai honor. Para pekerja di luar pemerintahan tapi memberikan layanan masyarakat, imam masjid dan tentunya para orang-orang yang tenaganya, waktunya untuk masyarakat. Mereka tidak pernah menuntut, tapi selayaknya daerah memberikan penghargaan kepada mereka,” tandasnya.
Bukan cuma kepada DPRD, ia juga berharap pemerintah daerah untuk memprioritaskan para tenaga honorer.
Di tempat pelantikan, Ahmad Ali sempat melayani permintaan swafoto sejumlah pegawai honorer.
Di Pilkada Sulteng 2024, Ahmad Ali berpasangan dengan Abdul Karim Aljufri dengan dukungan Partai Golkar, Nasdem, Gerindra, PKB, PPP, PAN, Perindo, PSI, PKN dan Prima. (*)
