Dana Operasional Kepala Desa di Sulteng Perlu Ditambah

Palu– Ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendatangi kediaman Ahmad Ali di Kota Palu, Kamis (25/7/2024).

Ahmad Ali yang masih menjabat Anggota DPR RI saat ini sedang banyak mendapatkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat di Sulteng, usai dirinya memutuskan maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah berpasangan dengan Abdul Karim Aljufri.

Kali ini, ia menerima silaturahmi asosiasi kepala desa untuk bertukar pikiran dan berdialog soal program daerah, terutama program yang mendukung pembangunan desa.

“Kita (sedang) mencari kepala daerah yang selama ini belum kita temukan, yaitu kepala daerah yang mau melindungi kepala desa. Mari kita mencari kepala daerah yang bisa memperhatikan APDESI,” ujar Ketua APDESI Sulteng Ahyan H Landu.

Para kepala desa berharap jika Ahmad Ali terpilih sebagai gubernur mendatang, dapat memperhatikan pembangunan desa, termasuk menghidupkan badan usaha milik desa (Bumdes).

“Paling tidak Bumdes punya bapak angkat, minimal BUMD,” kata dia.

Bukan cuma itu, persoalan infrastruktur desa yang lepas dari perhatian pemerintah daerah juga dikeluhkan oleh kepala desa.

Kepala Desa Pomolulu, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Jufriyanto misalnya, dia mengeluh soal infrastruktur desa yang hingga saat ini tidak tersentuh oleh program pemerintah daerah.

“Balaesang Tanjung, terutama desa saya itu terpencil, tertinggal dan tidak tersentuh oleh pemerintah. (Kebutuhan) Yang mendesak seperti akses jalan dan ambulans desa. Masyarakat yang mau berobat, mau melahirkan itu kesulitan harus sewa mobil pribadi sampai Rp1 juta. Kita butuh kepedulian pemerintah daerah untuk itu semua,” kata Jufriyanto.

Sementara itu, Ahmad Ali prihatin dengan masih banyaknya desa yang tertinggal di Sulawesi Tengah. Dia pun berharap ke depan kepala desa tidak lagi hanya dimanfaatkan untuk melayani pejabat pemerintah daerah, namun program pemerintah harus pro pembangunan daerah yang diawali dari desa.

Jika terpilih sebagai gubernur, Ahmad Ali berkomitmen untuk menganggarkan APBD khusus operasional kepala desa.

“Pejabat jangan lagi memanfaatkan kepala desa untuk melayani mereka. Jangan lagi kepala desa melayani pejabat yang datang pakai anggaran desa,” katanya.

Ahmad Ali juga ingin memastikan semua desa ke depan akan dapat bantuan operasional kepala desa dari APBD provinsi minimal Rp15 juta hingga maksimal Rp50 juta per desa. *