Atasi Krisis Listrik di Morut, Wakil Ketua DPW PKB Sulteng Minta Menteri BUMN Turun Tangan

PALU – Wakil Ketua DPW PKB Sulawesi Tengah, Muhammad Safri menyoroti persoalan krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Morowali Utara. Menurutnya sebuah ironi bagi Kabupaten Morowali Utara yang notabene merupakan salah satu daerah tambang nikel terbesar di Indonesia namun diperhadapkan pada permasalahan ketersediaan pasokan listrik yang hingga kini belum juga teratasi. Safri menyebut, masifnya pembangunan smelter nikel di Morut hingga menjadi Proyek Srategis Nasional (PSN) tidak dibarengi dengan hadirnya infrastruktur penunjang terkait kelistrikan dalam mendukung aktivitas masyarakat.

“Ini jelas sangat timpang, sejak Morowali Utara berdiri tahun 2013 hingga saat ini masalah pasokan listrik yang memadai belum juga teratasi. Padahal Morut salah satu daerah tambang nikel terbesar di Indonesia, pembangunan smelter bahkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) tapi ironisnya tidak dibarengi dengan hadirnya infrastruktur penunjang terkait kelistrikan yang mana sangat dibutuhkan oleh masyarakat Morut,” bebernya.

Safri menyebut Morowali Utara sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan telah berkontribusi besar untuk devisa negara. Namun dirinya menyayangkan perlakuan pemerintah pusat yang melakukan pembiaran terhadap kondisi yang dialami masyarakat Morut saat ini.

“Morowali Utara sangat kaya dan pasti melahirkan banyak devisa untuk negara ini, tapi jujur saya katakan pemerintah pusat tidak pernah memikirkan nasib masyarakat Morut. Pemerintah pusat melakukan pembiaran terhadap masalah ini yang akhirnya berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial di tengah masyarakat kita. Mereka harus ingat bahwa mendapat pasokan listrik merupakan hak bagi setiap manusia dan pemerintah wajib mewujudkan itu,” tegasnya.

Safri pun menyoal pernyataan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo terkait kondisi ketersediaan listrik di Tanah Air yang berlebih atau oversupply. Dirinya menuding PLN seolah tidak memiliki perencanaan yang matang.

“Saya tidak habis pikir dengan pernyataan Dirut PLN yang mengatakan kondisi listrik tanah air berlebih, sungguh sangat kontras dengan kondisi kami di Morowali Utara yang harus menikmati pemadaman listrik hingga berkali-kali setiap harinya. PLN seperti tidak memiliki perencanaan yang matang,” ucapnya.

Safri yang juga Wakil Ketua DPRD Morowali Utara ini mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan pihaknya bersama Bupati dan jajarannya untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi krisis listrik di Morut namun hingga kini belum juga mendapat titik terang. Safri pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk turun tangan mengatasi masalah tersebut.

“Kami telah menemui pihak PLN mulai dari tingkat rayon hingga PLN Wilayah Suluttenggo namun hingga kini belum ada titik terang. Tolong Pak Erick Thohir dan Pak Arifin Tasrif turun tangan mengatasi masalah yang kami hadapi di Morowali Utara ini,” harapnya.

PALU – Wakil Ketua DPW PKB Sulawesi Tengah, Muhammad Safri menyoroti persoalan krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Morowali Utara. Menurutnya sebuah ironi bagi Kabupaten Morowali Utara yang notabene merupakan salah satu daerah tambang nikel terbesar di Indonesia namun diperhadapkan pada permasalahan ketersediaan pasokan listrik yang hingga kini belum juga teratasi. Safri menyebut, masifnya pembangunan smelter nikel di Morut hingga menjadi Proyek Srategis Nasional (PSN) tidak dibarengi dengan hadirnya infrastruktur penunjang terkait kelistrikan dalam mendukung aktivitas masyarakat.

“Ini jelas sangat timpang, sejak Morowali Utara berdiri tahun 2013 hingga saat ini masalah pasokan listrik yang memadai belum juga teratasi. Padahal Morut salah satu daerah tambang nikel terbesar di Indonesia, pembangunan smelter bahkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) tapi ironisnya tidak dibarengi dengan hadirnya infrastruktur penunjang terkait kelistrikan yang mana sangat dibutuhkan oleh masyarakat Morut,” bebernya.

Safri menyebut Morowali Utara sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan telah berkontribusi besar untuk devisa negara. Namun dirinya menyayangkan perlakuan pemerintah pusat yang melakukan pembiaran terhadap kondisi yang dialami masyarakat Morut saat ini.

“Morowali Utara sangat kaya dan pasti melahirkan banyak devisa untuk negara ini, tapi jujur saya katakan pemerintah pusat tidak pernah memikirkan nasib masyarakat Morut. Pemerintah pusat melakukan pembiaran terhadap masalah ini yang akhirnya berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial di tengah masyarakat kita. Mereka harus ingat bahwa mendapat pasokan listrik merupakan hak bagi setiap manusia dan pemerintah wajib mewujudkan itu,” tegasnya.

Safri pun menyoal pernyataan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo terkait kondisi ketersediaan listrik di Tanah Air yang berlebih atau oversupply. Dirinya menuding PLN seolah tidak memiliki perencanaan yang matang.

“Saya tidak habis pikir dengan pernyataan Dirut PLN yang mengatakan kondisi listrik tanah air berlebih, sungguh sangat kontras dengan kondisi kami di Morowali Utara yang harus menikmati pemadaman listrik hingga berkali-kali setiap harinya. PLN seperti tidak memiliki perencanaan yang matang,” ucapnya.

Safri yang juga Wakil Ketua DPRD Morowali Utara ini mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan pihaknya bersama Bupati dan jajarannya untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi krisis listrik di Morut namun hingga kini belum juga mendapat titik terang. Safri pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk turun tangan mengatasi masalah tersebut.

“Kami telah menemui pihak PLN mulai dari tingkat rayon hingga PLN Wilayah Suluttenggo namun hingga kini belum ada titik terang. Tolong Pak Erick Thohir dan Pak Arifin Tasrif turun tangan mengatasi masalah yang kami hadapi di Morowali Utara ini,” harapnya.