PALU – Calon gubernur Sulteng nomor urut 1, Ahmad M Ali ungkap fakta penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali di era kepempinan Anwar Hafid. Kala itu, calon gubernur nomor urut 2 tersebut hanya mendapat dua kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 10 tahun jadi bupati.
Fakta yang cukup mencengangkan itu terungkap dalam debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulteng yang berlangsung di Kota Palu, Senin (4/11/2024) malam.
Baca juga: Visi dan Misi Jeffisa-Ruben dalam Debat Perdana Jadi Panduan Memilih
Debat ini tersiar secara langsung di salah satu stasiun televisi serta kanal Youtube KPU Sulteng dengan tema Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik di Sulteng.
Tiga pasangan calon (Paslon) mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi dan misi, serta berinteraksi melalui pertanyaan dan tanggapan.
Baca juga: Pasangan BerAmal Dominasi Debat Kandidat Pertama
Masing-masing peserta debat yakni paslon nomor urut 1 Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri, paslon nomor urut 2 Anwar Hafid Hafid-Reny Lamadjido, dan paslon nomor urut 3 Rusdy Mastura-Sulaeman Agusto Hambuako.
Tolak Ukur Pengelolaan Pemerintahan
Sebelum fakta tersebut terungkap, Abdul Karim Aljufri, calon wakil gubernur nomor urut 1, mempertanyakan relevansi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai indikator keberhasilan pemerintahan daerah.
“Apakah LHP dari BPK dapat dijadikan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan?” tanya Abdul Karim.
Pasangan Anwar-Reny pun menyebut LHP dari BPK merupakan salah satu instrumen yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan pemerintahan.
“Memang laporan keuangan itu wajib kita laksanakan. Yang mana ketika kita melaksanakan tugas utama dari seorang wakil kepala daerah adalah pengawasan. Pengawasan dalam bentuk keuangan,” kata calon wakil gubernur nomor urut 2, Reny Lamadjido menjawab pertannyaan.
Baca juga: Komitmen Juara Baru untuk Kebutuhan Air Bersih dan Lingkungan
Dia bilang, setiap pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi realisasi anggaran, melalui Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPRA).
Calon gubernur nomor urut 2 Anwar Hafid pun menambahkan jawaban serupa. Bagi Anwar, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari LHP yang dikeluarkan oleh BPK.
“LHP yang dilakukan oleh BPK adalah salah satu instrumen tata kelola pengelolaan keuangan daerah. Sehingga itu juga menjadi ukuran keberhasilan sebuah sistem penyelenggarana pemerintahan daerah,” katanya.
Ahmad Ali Sentil Opini WTP dan Disclaimer
Mendapati jawaban itu, calon gubernur nomor urut 1 Ahmad Ali pun memberikan tanggapan.
“Mendengar penjelasan dari pasangan nomor urut 2, kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintahan yang baik haruslah mendapat penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK. Itu salah satu indikator yang menjadi acuan kita,” ujar Ahmad Ali.
Bagi Ahmad Ali, hal ini penting untuk ditanyakan, karena Anwar Hafid pernah menjadi pejabat dan memimpin daerah.
“Sehingga kemudian indikator-indikator pengalaman dan lain-lain ini tidak bisa menjadi naratif dan sekadar konten kampanye, tapi harus melihat kinerja para kepala daerah,” jelasnya.
Baca juga: Membangun Sulteng Lebih Maju, Ahmad Ali: Butuh Dukungan Pemerintah Pusat
Ahmad Ali kemudian mengungkap fakta di mana calon gubernur nomor urut 2 pernah menjadi bupati Morowali dua periode berurutan.
“Pak Anwar pernah menjadi bupati di Morowali. Sepuluh tahun kalau saya tidak salah bapak hanya dua kali WTP. Selebihnya WDP (opini Wajar Dengan Pengecualian) dan Disclaimer (tidak memberikan pendapat),” ungkap Ahmad Ali.
Dia tidak ingin ke depan penyelenggaraan pemerintahan di Sulteng mendapatkan status opini kurang baik dari BPK apalagi tanpa penilaian sema sekali.
Baca juga: Hidayat dan Anca Janjikan Lokasi Baru untuk Pemakaman Umum
Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah. Sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada publik atau masyarakat.
Dalam debat ini, Ahmad Ali juga menegaskan perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Pasangan calon gubernur nomor urut 1 berkomitmen ingin menciptakan birokrasi yang melayani masyarakat secara baik. Caranya dengan menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan dengan kepala daerah. (*)
