Penghapusan Pajak Bukan Pembodohan, Anca Ungkap Skemanya

Calon Wakil Wali Kota Palu nomor urut 1, Andi Nur B Lamakarate (Anca). (Foto: Tim Media HANDAL)

PALU – Calon Wakil Wali Kota Palu nomor urut 1, Andi Nur B Lamakarate (Anca) merespon kritikan yang menyebut kebijakan penghapusan pajak sebagai bentuk pembodohan publik.

Anca, bersama calon Wali Kota Hidayat, berkomitmen untuk menghapus pajak makan dan minum sebesar 10 persen serta retribusi sampah yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

“Palu memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kami telah melakukan kajian untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi tersebut tanpa harus membebani rakyat. Pendapatan daerah tak hanya bersumber dari pajak, dan ini jelas bukan bentuk pembodohan masyarakat,” tegas Anca, Selasa (1/10/2024).

Pasangan dengan akronim HANDAL ini mengusung gagasan ‘Palu Kota Destinasi dan Industri’ sebagai visi jika terpilih dalam Pilkada Kota Palu 2024 mendatang.

Dalam pandangannya tentang kota industri, Anca menilai sektor pertambangan memiliki peran penting dalam mendongkrak perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia mencontohkan PT Citra Palu Minerals (CPM) yang mengelola tambang emas di Kelurahan Poboya. Anak perusahaan dari Bumi Resources Minerals (BRMS) tersebut memiliki kapasitas pabrik pengolahan hingga 4.500 ton bijih per hari.

Skema Penghapusan Pajak

Anca Lamakarate bersama timnya menemukan bahwa limbah tambang CPM masih mengandung emas.

“Sisa olahan yang mereka buang ternyata masih menyimpan kadar emas. Kebetulan saya bergerak di bidang pemurnian emas, jadi saya memiliki tim dan teknologi yang mampu mengolahnya. Ini merupakan sumber pendapatan baru yang juga dapat membuka lapangan pekerjaan,” tuturnya.

Selain emas, Anca juga menyoroti potensi pertambangan batuan di Kelurahan Buluri dan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, sebagai sumber penerimaan daerah lainnya.

Sebelum terjun ke dunia politik, Anca pernah berkecimpung di sektor tambang batuan. Pengalaman ini membuatnya memahami betul kondisi sektor galian C di Kota Palu.

Menurutnya, pengusaha tambang galian C kerap kesulitan memenuhi permintaan pengiriman ke luar daerah akibat terbatasnya ketersediaan kapal tongkang.

“Saya dulu juga seorang penambang, namun berhenti setelah memutuskan masuk dunia politik. Kala itu, sangat sulit mendapatkan kapal tongkang. Ada agen-agen kapal, tapi jumlahnya sangat terbatas,” ungkapnya.

Di tengah keterbatasan tersebut, politisi Partai Gerindra berusia 43 tahun ini melihat peluang bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Jika Pasangan HANDAL memimpin Kota Palu, ia berencana membuat regulasi yang mewajibkan pengangkutan hasil produksi tambang galian menggunakan kapal tongkang milik Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

“Di Batam, ada banyak agen, bahkan terdapat galangan kapal. Cukup tarik satu kapal ke sini, lalu kita bisa bangun galangan kapalnya dan menjalin kerja sama. Nantinya, produksi tambang diatur melalui peraturan wali kota (Perwali). Misalnya, Perumda melayani tambang tertentu, sementara yang lain oleh perusahaan swasta,” jelas Anca.

Ia yakin skema tersebut akan memberikan keuntungan bagi daerah dan pelaku usaha. Sehingga penghapusan pajak bukanlah hal yang mustahil.

Anca memperkirakan, jika kapal tongkang membayar royalti Rp10 ribu per meter kubik dengan kebutuhan material sekitar 1,9 juta meter kubik, maka potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor galian C bisa mencapai Rp19 miliar.

“Jika ada yang bertanya dari mana sumber pendapatan jika pajak dihapus, inilah salah satu jawabannya. Semua ini berdasarkan kajian matang, dan bukan pembodohan,” pungkasnya. (*)

Redaksi Pusaran