PALU – Jalan nasional Kebun Kopi di Sulawesi Tengah kembali menjadi sorotan. Setelah kritik pedas dari Gapensi Donggala dan LSM KRAK, kini giliran mantan Legislator Sulawesi Tengah yang bersuara.
Zulfakar Natsir, anggota DPRD Sulteng periode 2014-2019 mengemukakan, jalan kebun kopi akan terus menjadi sorotan masyarakat. Karena jalan itu masih menjadi satu-satunya akses terdekat yang menghubungkan Kota Palu-Parigi Moutong, dan Donggala-Parigi Moutong.
“Akan begitu (jadi sorotan) terus, menjadi proyek abadi,” kata Zulfakar yang pernah menjabat Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Sulteng, pekan lalu (6/8/2024).
Zulfakar menjadi Ketua Komisi III sekitar dua tahun lebih, sebelum akhirnya purna tugas tahun 2019.
Menurutnya, selama membidangi Komisi III, ia dan rekan-rekan Komisi III sudah sering menerima aspirasi masyarakat terkait jalan poros kebun kopi.
“Kondisi alam di jalur kebun kopi telah rusak akibat ulah manusia juga. Makanya sering longsor. Parahnya lagi, secara terus menerus dilakukan penanganan dengan menggunakan pembiayaan APBN,” prihatin Zulfakar.
Supaya jalan kebun kopi tidak terus menerus menjadi polemik dan sorotan masyarakat, ia menyarankan segera direalisasikan solusinya. Jangan ditunda lagi. Supaya penanganan jalur kebun kopi bisa lepas dari stigma proyek abadi.
APBN yang dikucurkan ke jalan nasional itu, menurut Zulfakar sebaiknya dialihkan saja untuk pembangunan ruas baru, Palu-Parigi baypass atau Tambu-Kasimbar bypass. Solusi ini sepertinya tepat meski butuh anggaran yang tidak sedikit.
“Pekerjaan proyek penanganan jalan kebun kopi setiap tahun, sudah menjadi pemandangan yang tidak lagi menimbulkan simpati masyarakat,” kata pria yang pernah memimpin asosiasi jasa konstruksi Aspekindo Sulteng ini.
Bahkan, Zulfakar mencumbu nama anggota DPR RI dapil Sulteng, Muhidin M Said, terkait jalan kebun kopi. Zulfakar mengatakan, anggota DPR RI yang terpilih lagi di periode ketujuhnya itu pernah menjanjikan pembangunan ruas Palu-Parigi sebagai solusi kebun kopi.
“Pak Muhidin saat itu pernah berdialog dengan saya sebagai ketua komisi 3, bahwa DPR RI menyiapkan anggaran untuk pembangunan jalan (Palu-Parigi) tersebut secara bertahap,” ungkapnya.
Namun sayang, Zulfakar juga tidak tahu menahu apa sebabnya sehingga rencana pembukaan jalan ini tidak pernah terealisasi hingga sekarang. Padahal, poros Palu-Parigi yang akan melintasi kawasan Tahura (taman hutan rakyat), sudah ada persetujuan kementerian untuk diturunkan statusnya.
“Hasil dialog saya saat masih anggota DPRD, sudah ada persetujuan dari Menteri Kehutanan untik diturunkan statusnya. Tapi mohon dicek kembali soal ini ke Dinas Kehutanan Sulteng,” demikian Zulfakar.
Apa tanggapan anggota DPR RI Muhidin M Said? Muhidin yang coba dihubungi via ponselnya pada Minggu sore (11/8/2024) belum menjawab konfirmasi dari rekan-rekan media.
Pesan melalui aplikasi WhatsApp yang dikirimkan ke nomor ponsel Muhidin M Said, terlihat centang dua alias terkirim. Namun hingga berita ini ditayangkan, anggota DPR RI yang pernah membidangi Komisi V (infrastruktur) di Senayan itu belum menjawab konfirmasi media. (*)
