PALU – Anggota keluarga pendiri Alkhairaat membatah klaim yang menyebut seluruh keluarga pendiri Alkhairaat mendukung salah satu bakal calon gubernur di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Spekulasi terkait dukungan keluarga pendiri Alkhairaat terhadap salah satu calon gubernur sempat mencuat. Namun, klaim itu langsung dibantah oleh anggota keluarga besar pendiri Alkhairaat.
Sebelumnya, pemberitaan di media online menyebutkan bahwa seluruh keluarga pendiri Alkhairaat mendukung bakal calon gubernur Anwar Hafid.
Anggita keluarga pendiri Alkhairaat, Mohammad Sadig pun langsung membantah hal itu.
Dalam keterangan tertulisnya, Mohammad Sadiq menekankan bahwa tidak ada dukungan resmi dari keluarga besar pendiri Alkhairaat kepada salah satu calon gubernur. Dia bilang, klaim tersebut hanya upaya untuk memanipulasi persepsi publik.
“Bagaimana mungkin kami mendukung seseorang yang terlibat dalam masalah internal yayasan Islam Alkhairaat? Klaim bahwa seluruh keluarga mendukung Anwar Hafid adalah kebohongan besar. Kami berdiri di luar politik dan tidak terlibat dalam perpecahan ini,” ujar Mohammad Sadig yang juga cicit dari Guru Tua, melalui pesan tertulis yang diterima wartawan pada Rabu (21/8/2024) malam.
Pernyataan tokoh muda Alkhairaat ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam tentang potensi perpecahan di dalam organisasi Alkhairaat, yang saat ini memiliki sekitar 20 juta pengikut.
Menurut dia, pada Pilkada Sulteng 2015, Alkhairaat juga terbelah akibat maklumat yang dikeluarkan oleh salah satu pemimpin mereka yang mendukung salah satu kandidat.
“Polarisasi yang terjadi saat itu menciptakan luka yang mendalam di kalangan Abnaulkhairaat, sebutan untuk warga Alkhairaat, dan perpecahan serupa dikhawatirkan terulang kembali,” ujarnya.
Dia menyebutkan, kontroversi semakin memanas, ketika dua individu yang mengaku sebagai keturunan Guru Tua berafiliasi dengan salah satu partai pendukung pasangan Anwar Hafid untuk Pilgub Sulteng 2024.
Sementara, sebagian besar anggota keluarga besar pendiri Alkhairaat menolak klaim bahwa mereka mendukung Anwar Hafid.
Habib Sadiq menegaskan bahwa posisi politik mereka tetap netral dan tidak berafiliasi dengan kandidat manapun.
Dewan penasehat Lingkar Studi Aksi Demokrasi Indonesia (LSADI) Sulawesi Tengah ini, membeberkan bahwa perpecahan internal yang disebabkan oleh keterlibatan politik telah merusak reputasi dan kepercayaan terhadap lembaga tersebut.
Dia menambahkan, jika tidak ditangani dengan hati-hati, perpecahan yang sama bisa terjadi lagi pada Pilgub tahun 2024 ini.
“Pelajaran dari Pilgub 2015 harusnya cukup menjadi pengingat bagi kita semua. Alkhairaat adalah lembaga pendidikan, dakwah, dan sosial yang seharusnya tetap fokus pada misi utamanya. Jangan biarkan politik memecah belah kita lagi,” pintanya.
Di tengah suhu politik yang semakin memanas, anggota keluarga besar pendiri Alkhairaat berharap bahwa komunitas mereka dapat tetap bersatu dan fokus pada tujuan utama lembaga, yaitu pendidikan dan dakwah, tanpa terlibat dalam persaingan politik yang berpotensi merusak.
Pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah, yang akan memilih gubernur baru.
Beberapa nama besar sudah muncul sebagai kandidat dalam kontestasi politik ini, di antaranya adalah Ahmad M Ali, Anwar Hafid dan Rusdy Mastura.
Dalam pertarungan ini, Ahmad Ali berpasangan dengan Abdul Karim Aljufri dengan dukungan dari koalisi besar partai politik, sementara Anwar Hafid berpasangan dengan Reny Lamajido dengan dukungan dari partai Demokrat, PKS, dan PBB. Sementara Rusdy Mastura, selain didukung PDIP, juga disebut-sebut didukung Partai Hanura.
Sebagai organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1930, Alkhairaat memiliki pengaruh besar di Sulawesi Tengah.
Organisasi ini didirikan oleh H S Idrus Bin Salim Aljufri, atau yang lebih dikenal sebagai Guru Tua, yang hingga kini tetap menjadi sosok sentral dalam komunitas Muslim di Bumi Tadulako tersebut.
Sejak berdiri, Alkhairaat selalu menegaskan posisinya sebagai lembaga non-politik yang tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun, sesuai dengan amanat pendirinya pada muktamar tahun 1963.
Meskipun demikian, setiap kali momen pemilihan tiba, baik itu pemilu nasional maupun pilkada, Alkhairaat kerap menjadi sorotan.
Hal ini disebabkan oleh kecenderungan politisi lokal maupun nasional yang sering datang ke lembaga ini untuk meminta restu dari para habib, ulama, kiai, dan ustad-ustad yang berada di lingkup Alkhairaat.
Praktik ini, meski lazim, sering kali memicu kontroversi, terutama ketika tokoh-tokoh agama tersebut dianggap membawa nama Alkhairaat untuk mendukung kandidat tertentu. (*)
