PALU – Anggota DPR RI asal Sulawesi Tengah, Muhidin M Said, akhirnya angkat bicara menanggapi sorotan sejumlah pihak terhadap penanganan jalan nasional Kebun Kopi.
Jalan ini menghubungkan tiga daerah di Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu – Donggala dan Parigi Moutong. Saat ini, penanganan jalan Kebun Kopi diplesetkan masyarakat sebagai “proyek abadi”. Pasalnya, penanganan longsor jalan tersebut sudah berlangsung lama dan tak kunjung berakhir.
Menanggapi julukan “proyek abadi” terhadap jalan Kebun Kopi, Muhidin mengatakan pekerjaan jalan itu sudah selesai dilakukan. Dan saat sedang berlangsung pemeliharaan rutin.
“Jalan kebun kopi sudah selesai (dikerjakan), tapi sekarang terus berjalan pemeliharaan rutin,” ujar Muhidin melalui pesan di aplikasi WhatsApp (WA) saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (11/8/2024).
Bahkan kata dia, pekerjaan penanganan jalan Kebun Kopi supaya lebih memadai lagi dalam mendukung arus transportasi, sudah terealisasi. Dan jika ada longsor di jalur tersebut pasti diperbaiki.
“Sudah terwujudkan, kalau ada yang longsor pasti diperbaiki. Terima kasih,” ujar anggota DPR RI yang terpilih lagi di periode kelimanya (2024 – 2029) tersebut.
Namun, pria yang lama menjadi anggota Komisi V (infrastruktur) DPR RI ini, tidak menjawab secara spesifik mengenai janjinya yang memperjuangkan anggaran jalan alternatif untuk solusi Kebun Kopi. Janji yang belum terealisasi itu sudah dicumbu mantan Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Zulfakar Natsir, beberapa waktu lalu.
Zulfakar mengatakan, anggota DPR RI Muhidin Said pernah menjanjikan pembangunan jalan baru ruas Palu-Parigi sebagai solusi jalan Kebun Kopi.
Namun kini, Zulfakar tidak tahu menahu lagi apa sebabnya sehingga rencana pembukaan jalan tersebut tidak pernah terealisasi hingga sekarang. Jalan baru poros Palu-Parigi rencananya melintasi kawasan Tahura (taman hutan rakyat).
“Pak Muhidin saat itu pernah berdialog dengan saya sebagai ketua komisi 3, bahwa DPR RI menyiapkan anggaran untuk pembangunan jalan (Palu-Parigi) tersebut secara bertahap,” ungka Zulfakar.
Terkait namanya dicumbu Zulfakar, Muhidin enggan menjawab. “Yang bypass (jalan) mana ya?,” ujarnya mengelak.
Ia hanya bilang, soalnya dia sudah tidak lagi di Komisi V sejak menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Sehingga untuk urusan jalan, Muhidin mengaku tidak lagi menanganinya.
“Saya juga sudah tidak di Komisi V lagi. Periode 2019- 2024 saya di Komisi XI,” terang politisi Partai Golkar tersebut.
Justru untuk urusan jalan, Muhidin menyenggol nama koleganya Anwar Hafid, sesama anggota DPR RI dari dapil Sulteng.
Menurutnya, Anwar Hafid yang lebih tahu teknis dan anggaran penanganan jalan di Sulawesi Tengah kurun lima tahun terakhir.
“Yang di Komisi V (infrastuktur) Pak Anwar Hafid sekarang. Terima kasih,” kaya Muhidin menghindar. (*)
