Pemkab Morowali Utara Akui Utang Hibah Parpol Gerindra 2025

Ilustrasi

PUSARAN – Pemkab Morowali Utara (Morut) mengakui keterlambatan pencairan hibah partai politik untuk Partai Gerindra tahun anggaran 2025 sebagai utang daerah yang harus diselesaikan melalui mekanisme APBD.

Pemkab memastikan dana hibah parpol Gerindra Morowali Utara 2025 tetap akan dibayarkan pada tahun anggaran 2026 setelah seluruh proses administrasi dan penganggaran diselesaikan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah partai politik dari APBD.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.4S/KEP-B.MU/0136/VI/2025 tertanggal 12 Juni 2025, Parpol Gerindra menerima sekitar Rp70,4 juta dari 7.041 suara dan 2 kursi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Morut Defridas Sabola menjelaskan bahwa seluruh proses administrasi hibah parpol sebenarnya telah selesai.

Namun pembayaran belum dapat dilakukan karena menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah.

“Semua administrasi sudah selesai. Kendalanya hanya pada pembayaran yang masih menunggu proses administrasi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Inspektorat bahwa dana hibah Partai Gerindra tahun 2025 merupakan utang Pemda yang belum terbayarkan,” ujar Defridas, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, dana tersebut masuk dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sehingga tetap dipertahankan sesuai peruntukannya sebagai bantuan keuangan kepada partai politik.

Untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, Pemkab Morowali Utara menyiapkan dua skema pembayaran. Menggunakan anggaran hibah parpol tahun 2026, atau mengusulkan kembali anggaran tersebut melalui APBD Perubahan 2026

“Apapun yang terjadi, itu tetap menjadi utang Pemda kepada Partai Gerindra tahun 2025. Kami tidak ingin hal ini menjadi preseden buruk dalam pengelolaan dana hibah parpol,” tegas Defridas.

Keterlambatan Dipicu LPJ Hibah 2024

Kepala Inspektorat Daerah Morut Romel Tungka menjelaskan keterlambatan pencairan hibah parpol tersebut terjadi karena laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2024 dari Partai Gerindra diserahkan terlambat.

Sesuai aturan, setiap partai politik wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

“Permasalahan Gerindra karena mereka terlambat memasukkan LPJ penggunaan hibah parpol tahun 2024,” jelas Romel.

LPJ tersebut baru diserahkan pada Desember 2025 sehingga pemeriksaan oleh BPK baru dilakukan setelahnya. Laporan hasil pemeriksaan kemudian diterbitkan pada Januari 2026.

Akibatnya, pembayaran hibah parpol tahun anggaran 2025 baru dapat dilakukan pada tahun 2026 melalui mekanisme penganggaran.

Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Gerindra Morut Arman Purnama Marunduh menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban hibah parpol tahun 2024.

Ia menjelaskan keterlambatan tersebut terjadi karena adanya pergantian struktur kepengurusan partai serta sejumlah kegiatan organisasi yang baru selesai dipertanggungjawabkan menjelang akhir tahun.

“Kami menyampaikan permohonan maaf karena keterlambatan penyampaian LPJ Gerindra 2024. Hal ini terjadi karena pergantian struktur DPC dan beberapa kegiatan yang baru selesai dipertanggungjawabkan pada akhir tahun,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Gerindra tetap berkomitmen menyusun laporan pertanggungjawaban secara lengkap sesuai ketentuan pemerintah.

DPC Gerindra Morut berharap proses pencairan hibah parpol tahun 2025 dapat segera direalisasikan karena dana tersebut dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan partai.

Kegiatan tersebut meliputi pembinaan kader hingga tingkat desa serta sejumlah kegiatan sosial menjelang Ramadan.

“Kami berharap proses pembayaran dapat segera diselesaikan karena kegiatan pembinaan kader dan program sosial partai terus berjalan,” kata Arman. (ham)

Admin