Bawaslu Morut Tangani Dugaan Pelanggaran Panwascam Bungku Utara

MORUT – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Morowali Utara (Morut) menjadwalkan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran oleh Panwascam Bungku Utara. Lembaga ini juga akan melakukan permohonan maaf secara terbuka dalam waktu dekat.

Agenda tersebut dibahas dalam sebuah pertemuan persuasif yang berlangsung di Kantor Bawaslu, Kolonodale, Jumat (20/9/2024) siang.

Ketua Bawaslu Morut John Libertus Lakawa, perwakilan Relawan Juara Amir A Kasim serta Liaison Officer (LO) pasangan bakal calon Bupati-Wakil Bupati Jeffisa Putra-Ruben Hehi, Luthfy Glandi hadir di kesempatan itu.

Pertemuan ini juga menghadirkan Ustaz Sugianto selaku tokoh agama. mereka membahas tindak lanjut perkara Surat Panggilan Panwascam Bungku Utara.

Sebelumnya, Ketua Panwascam Bungku Utara Iswadi Ningkung mengirimkan surat panggilan klarifikasi kepada seorang imam dengan materi Khutbah Jumat. Redaksi surat tersebut kemudian dianggap bermasalah.

Pasca laporan tersebut, Bawaslu Morut akan melakukan konferensi pers serta melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat, atas tindakan Ketua Panwascam Bungku Utara.

Selain itu, Bawaslu Morut akan mengutus Divisi Penindakan Perkara Yusri Ibrahim untuk mengucapkan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Bungku Utara di kantor Panwascam setempat.

Baca juga: Jembatan Layang Bungintimbe Diresmikan, PT GNI Segera Revitalisasi Jalan Trans Sulawesi

Ketua Bawaslu Morut mengaku belum menerima hasil mediasi antara Panwascam Bungku Utara dengan masyarakat.

“Saya belum menerima hasil klarifikasi pasca kejadian itu. Saat ini kami masih mengumpulkan keterangan-keterangan dari Panwascam Bungku Utara,” kata John Libertus Lakawa kepada media ini via telepon, Sabtu (21/9/2024) malam.

Pun demikian, John Lakawa membenarkan bahwa Divisi Penindakan Perkara Yusri Ibrahim akan melakukan klarifiasi sekaligus permintaan maaf langsung kepada masyarakat Bungku Utara.

“Sepertinya Pak Yusri sudah berangkat ke Bungku Utara. Nantinya beliau akan melakukan klarifikasi serta permintaan maaf secara pribadi serta kelembagaan,” tandasnya.

Setelah proses klarifikasi selesai, John Lakawa akan memberikan keterangan resmi kepada publik melalui media.

“Hasil klarifikasi juga akan kami buka ke teman-teman pers. Setelah itu secara kelembagaan Bawaslu Morut akan melakukan permintaan maaf. Tujuannya agar Pilkada ini tetap berjalan damai,” pungkasnya.

Pesan Berantai

Terpisah, Yusri Ibrahim membenarkan adanya protes masyarakat Bungku Utara akibat surat panggilan klarifikasi dari Panwascam kepada seorang imam di sana.

Menurut Yusri, klarifikasi tersebut sebagai tindak lanjut dari pesan berantai yang masuk kepadanya melalui aplikasi perpesanan.

“Seseorang mengirimkan saya pesan tersebut yang rupanya telah dikirim berkali-kali atau berantai. Jadi saya minta Panwacam untuk melakukan penelusuran. Apakah betul sudah begitu atau tidak. Kalau misalnya tidak, supaya kita klarifikasi,” kata Yusri via telepon Kamis (19/9/2024).

Baca juga: KKJST Beri Sinyal Dukungan ke Hidayat-Anca di Pilkada Palu 2024

Yusri menyebutkan, tindakan Ketua Panwascam Bungku Utara melakukan klarifikasi tidaklah salah. Sebab langkah itu merupakan tugasnya menjalankan pengawasan. Hanya saja, redaksi dalam surat tersebut sangat sensitif yang pasti memicu reaksi.

“Ketika pesan berantai itu sudah beredar terus kita tidak tindak lanjuti, kita serba salah. Kewajiban kami melakukan klarifikasi. Ya mungkin cara mereka melakukan penelusuran itu yang mungkin keliru, sehingga datanglah para orang tua melakukan protes,” ujarnya.

Dari aksi protes itu, masyarakat meminta Panwascam menutup sementara kantor mereka. Mereka juga mendesak Ketua Panwascam untuk menghadirkan Yusri Ibrahim di Bungku Utara.

Yusri mengatakan akan menemui masyarakat Bungku Utara sepulangnya dari Jakarta.

“Jadi tadi ini sudah selesai mediasi. Intinya mereka minta saya ke sana, karena mereka mendesak sumber informasi dari mana. Jadi saya yang akan kesana untuk menjelaskan bahwa itu adalah pean berantai. Rencananya tanggal 24 bulan ini,” sebut mantan Ketu KPUD Morut itu. (ham)